 |
| Dari Kiri ke Kanan, Ketua Umum Rampas DPP Teuku Helmi, Dewan Kehormatan Bapak Presiden H.Prabowo Subianto, Beserta Pengurus Rampas DPP, saat Berjumpa di IKN Beberapa Waktu Lalu (Dok: DPW Rampas Sumut) |
Ormas Rampas Setia 08 Berdaulat DPD Kota Medan Bersama DPW Provinsi Sumatera Utara, menyambangi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, atas perintah Ketum DPP Rampas Setia 08 Berdaulat Teuku Helmi, selasa (18/11/2025)
Teuku Helmi memerintahkan "Mediasikan Guru SD itu dengan Disdik Kabupaten Asahan , Bapak Dewan Kehormatan kita Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto, sangat membenci orang-orang yang mendzolimi Guru".
Kedatangan Ormas Rampas secara tiba-tiba ini bertujuan untuk memediasi antara Ibu Fatmah Guru ASN, SDN 016544 Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan perihal dana sertifikasi Guru-guru yang tak kunjung cair. Mediasi alot, karena pihak Rampas menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan dalam permasalahan yang menimpa Guru- guru SD di Kabupaten Asahan tersebut.
Saat diwawancarai hasil pertemuan ke pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Sekretaris Rampas DPD Kota Medan Ferianto Manurung menerangkan "seharusnya kalau ada kesalahan penginputan data sehingga data tidak valid, itukan tugas dinas Pendidikan Kabupaten Asahan untuk membenahinya, tapi kenapa selama 10 Tahun ibu Fatmah dan kawan-kawannya dibiarkan tidak mendapatkan sertifikasi, ada apa, kok bobrok begini Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan , kita juga akan menyurati Bupati Asahan" katanya.
Kabid GTK Juawari Samosir juga menerangkan "kalau masalah ini pertama kali di zaman pak Samsudin, dia Kabid nya pada saat itu, sekarang sudah pensiun, kepala dinas pendidikannya pak Ismail, kepala seksi pak Basri dan operator nya Idris" terangnya.
 |
| Kabid GTK Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Juawari Samosir, saat di temui di Ruangannya (Dok : Ist) |
Hal yang terlihat janggal, saat Juawari Samosir hanya menyebutkan Idris sebagai operator sertifikasi, padahal pada pertemuan itu, turut hadir juga Bahren Nasution, yaitu operator sertifikasi yang diduga ikut merusak data Fatmah dan kawan-kawan. Karena terlampir juga sebagai tergugat di pengadilan kisaran, dengan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Kis, Bahren hanya tampak diam saat itu.
 |
| Operator Sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, Bahren Nasution (Dok: Ist) |
Ketua Bidang Sosial dan Politik DPD Rampas Kota Medan, Hagai Gok Anda H Lumban Batu juga menuturkan "ini seperti disengaja, kami tetap menduga ini dicurangi secara sistematis, kenapa begitu, ibu inikan telah memenuhi syarat, telah mendapatkan sertifikat pendidik, karena telah mengikuti PLPG 2014, tapi mereka Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan tetap dengan dalil keputusan PN Kisaran yang kami duga rancu itu, bahwasannya ibu ini memakai Ijazah sarjana palsu, padahal ibu ini tidak pernah kami lihat ijazah sarjananya, dan persyaratan PLPG pada waktu 2014 itu kan boleh tamat SMA, makanya guru leting ibu ini ada yang bertamatkan SMA tetap mendapatkan dana sertifikasi, ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan H.Ismail saat dimintai keterangan langsung dirumahnya mengatakan "saya siap sebagai mantan Kepala Dinas Kabupaten Asahan, untuk diundang kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sekarang, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi dia yang menghubungi saya ya, bukan saya yang menghubungi dia" katanya.
Saat Ormas Rampas Setia 08 Berdaulat mengunjungi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakrie., S.E, M.Si, tidak berada ditempat, padahal saat itu masih jam sebelas siang, saat ditanyakan keberadaan yang bersangkutan, aparatur yang berada dilokasi membuat alasan yang berbeda.
Rivan Irianda Nasution, S.Kom Wakil Ketua DPW Rampas Sumatera Utara menegaskan "seharusnya ini segera ada solusinya, diduga dana ini dari 2014 hingga 2024 dinikmati Pemkab Asahan dengan cara diendapkan, kan lumayan 1 tahun di depositokan, bunganya bisa untuk dibagi, karena dulu kan melalu transfer daerah, di 2025 ini dana sertifikasi memang langsung dimasukkan ke Rekening Guru melalui kas Negara. kami juga menyayangkan belum adanya tindakan untuk mengarahkan penyelesaian perbaikan data valid dari Kabid GTK Juawari Samosir itu kepada Bu Fatmah dan Guru lainnya, padahal bu Fatmah tahun depan di bulan Desember bakal pensiun, Ormas Rampas juga mencoba menghubungi terus menerus Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Musa Al Bakrie, tapi tidak ada jawaban, ataupun balasan, terkesan menghindari dan menganggap remeh permasalahan ini, bapak Ismail juga kurang tanggap, padahal ini terjadi di zaman kepemimpinannya di Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan di waktu lalu", pungkasnya. (Jansen.R).